Dialog JARAK bersama Dindikpora Brebes: Pekerja Anak Berhak “Kembali” Bersekolah
Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Brebes bahwa tingkat kemiskinannya tinggi dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Brebes ada 29.560 yang tahun ini turun menjadi 29.000. Pekerja anak merupakan imbas dari ATS dengan berbagai alasan, tekanan ekonomi, kemiskinan, motivasi belajar/sekolah dari anak dan dukungan orang tua yang kurang, jadi pekerja anak merupakan tantangan bagi keluarga, masyarakat/pemerintah sehingga memberikan pengayaan untuk dilakukan penanganan pencegahan terhadap ATS sekaligus melakukan penanganan terhadap pekerja anak. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Bidang Dikdas saat menerima tim JARAK dan KPPPA yang melakukan audiensi ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes.
Pelaksanaan ujicoba pemantauan dan identifikasi pekerja anak ini mendapat dukungan dari Kementerian PPPA sebagai bagian dari merespons isu anak tidak sekolah dan penanganan pekerja anak. Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah yang cukup merespons situasi ini dan mempunyai kebijakan yang bisa dijadikan dasar kegiatan. Diskusi dengan Dindikpora ini menjadi rangkaian kegiatan JARAK melakukan validasi, monitoring untuk memastikan data pekerja anak, dan selanjutnya meramu rekomendasi bagi berbagai pihak.
Direktur Eksekutif JARAK, Beti bersama tim dan KPPPA melakukan audiensi untuk berdiskusi mengenai temuan pekerja anak dan masuk dalam kategori anak tidak sekolah sebagai ujicoba pemantauan pekerja anak di Desa Pesantunan. Temuan ini merupakan hasil pendataan para kader desa yang sebelumnya telah mendapat bimtek dari JARAK. Sejumlah 60 anak terdata sebagai anak tidak sekolah yang putus sekolah di kelas yang beragam. Dari total ATS tersebut, sejumlah 35 anak juga teridentifikasi terlibat dalam pekerjaan, antara lain: bengkel, buruh tani, kernet, nelayan, pelayan warung makan, pelayan warteg, pengamen, penjual es, PRT, buruh bangunan dan pemulung. Temuan ini masih perlu analisa lebih tajam untuk mengkategorikannya sebagai pekerja anak.
Ketua Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Brebes, Bahrul Ulum menyampaikan bahwa hakikatnya pendidikan sepanjang hayat, sehingga saat ini program untuk mendorong warga kembali bersekolah tidak hanya menyasar usia anak, tetapi juga warga dewasa (Dewasa Tidak Sekolah). Program ini didukung dengan kebijakan yang memberikan akses untuk kembali bersekolah melalui 60 PKBM yang tersebar. Brebes juga menjadi daerah percontohan dari daerah lainnya dalam hal menangani situasi anak tidak sekolah. Menanggapi situasi anak tidak sekolah yang ditemukan di Desa Pesantunan, Bahrul Ulum menyampaikan bahwa sekitar 8 tahun yang lalu telah mengusulkan pembentukan PKBM di desa tersebut.
Kehadiran Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) menjadi penggerak isu untuk menangani anak tidak sekolah dapat dicontoh di daerah lain karena forum ini aktif mengusulkan kegiatan dan mengadvokasi agar kebijakan bisa menjadi payung dari kegiatan yang diusulkan. Sesuai dengan visi FMPP, forum ini melakukan pendataan anak tidak sekolah, pendampingan serta penggalangan dana untuk membantu anak yang memerlukan dana operasional bersekolah.
Sebagai bagian dari audiensi ini JARAK berharap Dindikpora dapat memfasilitasi kebutuhan anak tidak sekolah untuk melanjutkan pendidikannya melalui program yang tersedia, baik di PKBM maupun mengembalikan ke pendidikan formal jika kondisi anak masih memungkinkan serta menjadi ruang diskusi bagi Desa Pesantunan yang antusias untuk pembentukan PKBM karena merasa warganya perlu didekatkan dan masih membutuhkan layanan ini.
Kontributor: Herman
Tidak ada komentar: